Pemprov DKI Jakarta Serahkan RAPERDA Ke DPRD, Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah & Perubahan Bentuk BUMD Food Station

Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono hadir dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (27/10). Ia menjelaskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; serta Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah). Selanjutnya, kedua Raperda itu diserahkan Pj Gubernur Heru secara simbolis kepada Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

Dalam kesempatan ini Pj Gubernur Heru berharap, kedua Raperda dapat segera disetujui DPRD DKI Jakarta menjadi Peraturan Daerah (Perda). "Mengingat penting dan strategisnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, Eksekutif mengharapkan kiranya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat segera melakukan pembahasan untuk disetujui menjadi Peraturan Daerah," jelasnya seperti disampaikan dalam siaran pers PPID.

Pj Gubernur Heru juga menerangkan bahwa Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disusun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan Peraturan Daerah yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah. Oleh karenanya, Raperda ini akan mencabut Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah.

"Dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang profesional, diharapkan dapat menjadi salah satu unsur pendukung untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ungkapnya.

Kemudian, Pj Gubernur Heru juga mengatakan tentang pokok-pokok materi Raperda PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda). "PT Food Station Tjipinang Jaya merupakan BUMD yang bertujuan untuk membantu dan mendukung kebijakan umum Pemprov DKI Jakarta dalam ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khusus pangan pokok beserta produk olahannya, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta," ujarnya.

"Oleh karenanya, PT Food Station Tjipinang Jaya perlu menyesuaikan diri dengan melakukan penambahan jenis dan kegiatan usaha. Selain itu, guna meningkatkan pengelolaan dari BUMD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan sinkronisasi Perda Pendiriannya, baik aspek yuridis maupun aspek bisnis melalui Perda Pendirian yang mengatur nomenklatur baru Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)," tambah Pj Gubernur Heru.

Penulis:Rike

Editor: Frans

Sumber:Siaran Pers PPID