Komisi Informasi - BPK DKI Dorong Sinergi Keterbukaan Informasi Publik

Biro Umum dan ASD - Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta datang ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta untuk melakukan audiensi, Senin (27/3). Audiensi dilakukan dalam rangka menjalin sinergi bersama untuk mendorong keterbukaan informasi publik di badan publik. Rombongan dipimpin oleh Ketua KI Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat dan diterima langsung Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta, Ayub Amali.Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat menyampaikan, pihaknya datang  beraudiensi dengan jajaran pimpinan BPK Perwakilan DKI Jakarta guna menguatkan peran dan fungsi terkait keterbukaan informasi publik.

Seperti diketahui, KI DKI Jakarta mengemban amanah UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) untuk mendorong badan publik membuka informasi ke publik dalam pengelolaan informasi setiap saat, serta merta dan berkala.

“Termasuk informasi publik di dalamnya laporan kinerja dan laporan keuangan dari badan publik di Jakarta,” ucap Harry Ara, pada kesempatan tersebut, seperti disampaikan melalui situs beritajakarta.id.

Harry mengatakan, secara tupoksi ada irisan dengan BPK Perwakilan DKI Jakarta sebagai lembaga audit badan publik mengenai laporan keuangan. Setiap badan publik harus terbuka menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui papan pengumuman website.

“Tentu, BPK memiliki peran penting dalam audit setiap laporan badan publik untuk optimalisasi fungsi Komisi Informasi DKI Jakarta,” terangnya.

Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta, Ayub Amali menuturkan, pihaknya  dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran berpegangan pada koridor hukum yang berlaku. BPK memiliki tugas dan kewenangan melakukan pemeriksaan keuangan negara serta kompleksitas terutama kertas kerja audit.

“Audit pemeriksaan tidak sebatas anggaran, tapi juga  kompleksitas dengan pertimbangan,"jelasnya.

Ia menjelaskan, kertas kerja audit tidak dapat dibuka untuk publik atau informasi yang dikecualikan sesuai amanah UU No 15 Tahun 2016 tentang BPK. Untuk itu, masyarakat dapat memahami seputar informasi yang memang bisa didapatkan dari badan publik.

"BPK Perwakilan DKI  Jakarta juga melayani pengaduan masyarakat dengan berbagai permintaan data dan informasi terutama Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),” tambahnya.

Editor: Frans

Graphis: Mey

Pewarta: Rike

Sumber: Berita Jakarta

Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda DKI Jakarta

Website: https://biroumum.jakarta.go.id

Instagram:@balaikota_jakarta

Aplikasi: Si-Jampang Balaikota

YouTube:@balaikota_jakarta

Tik Tok:@balaikota_jakarta