Presiden RI Joko Widodo, Pj Gubernur Heru dan para Menteri Republik Indonesia (Foto: Siaran pers PPID)
Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah- Dalam menunjang optimalisasi operasional KAI (Kerta Api Indonesia), utamanya KRL (Kereta Rel Listrik) di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR untuk menambah fasilitas jalur kereta guna mengatasi kepadatan penumpang.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan pertumbuhan penumpang yang menggunakan KRL ke Stasiun Tanah Abang terus bertambah. Sehingga, perlu ada penambahan fasilitas jalur pula dengan menggandeng Pemerintah Pusat.
"Ini akan ada penambahan jalur kereta dari 4 (empat) menjadi 6 (enam) jalur. Maka, dengan adanya penambahan jalur itu bisa menambah dan mengantisipasi kepadatan penumpang pada tahun-tahun berikutnya yang jumlahnya mencapai ratusan ribu. Nah, ini untuk tahap pertama," ungkap Pj Gubernur Heru, pada Senin (26/12) seperti disampaikan dalam siaran pers PPID.
Selanjutnya, Pj Gubernur Heru juga menambahkan bahwa di Stasiun Tanah Abang akan ada kawasan Transit Oriented Development (TOD). TOD ini bisa diartikan sebagai konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi, serta mempromosikan penggunaan angkutan umum maupun gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda.
"Lalu, pada tahap kedua, tugas Pemprov DKI Jakarta adalah merapikan sarana dan prasarana, mungkin nanti ada pelebaran kawasan dan lain-lain. Jadi, kita lihat nanti ke depan, konsepnya seperti apa, itu kira-kira," tambah Pj Gubernur Heru.
"Ada beberapa yang kita harus rapikan, seperti putaran di jalan (U-Turn), membangun JPO, serta merapikan taman. Kemudian, ada sebagian lahan yang milik Pemprov DKI, untuk keluar-masuknya penumpang, itu kita siapkan juga. Bangunannya (stasiun) akan disiapkan oleh Kementerian PUPR dan Kemenhub," lanjutnya.
Pj Gubernur Heru menyebut, dalam proses pengerjaan penambahan fasilitas jalur kereta ini, pihaknya mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo, agar bisa terealisasi maksimal pada akhir tahun 2023.
Pewarta: Rike
Editor: Frans
Sumber: Siaran Pers PPID
Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda DKI Jakarta