Sinkronkan Data dan Bansos Tepat Sasaran, Pemprov DKI Komitmen Atasi Kemiskinan

Biro Umum dan ASD - Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menanggulangi kemiskinan di Jakarta, salah satunya melalui sinkronisasi data dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait. Hal ini dilakukan karena data akurat sangat penting digunakan dalam beragam program bantuan sosial kepada masyarakat kelompok ekonomi menengah ke bawah. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai memimpin rapat pimpinan (rapim) tentang sinkronisasi data kemiskinan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/7).

“Dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Jakarta, maka Pemprov DKI harus menjaga batas garis kemiskinan supaya tidak masuk lebih dalam lagi. Kita harus jaga batas bawahnya. Jaganya dengan apa? Dengan gencar memberikan bantuan sosial atau jaminan sosial kepada masyarakat. Kita tahan di sana,” ucap Pj. Gubernur Heru seperti disampaikan dalam siaran pers Berita Jakarta.

Untuk mengurangi kemiskinan, tambah Pj. Gubernur Heru, Pemprov DKI memberikan berbagai program bantuan sosial. Di antaranya program pangan bersubsidi, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Kartu Anak Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, dan program kesejahteraan sosial lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan pelatihan-pelatihan melalui Pusat Pelatihan Kerja, pembekalan kewirausahaan Jakpreneur melalui program pemasaran dan fasiiltasi permodalan, dan program lainnya.

Selanjutnya, Pj. Gubernur Heru menerangkan, pandemi Covid-19 selama dua tahun membuat situasi ekonomi menjadi sangat menantang. Namun, saat ini perekonomian di Jakarta mulai menggeliat kembali. “Pascapandemi, perekonomian mulai berjalan dan bangkit kembali,” kata Pj. Gubernur Heru.

Tantangan lain yang dihadapi Jakarta saat mengukur tingkat kemiskinan adalah mobilitas penduduk yang relatif tinggi, seperti banyak pendatang baru di Jakarta yang belum memiliki pekerjaan tetap maupun pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan usahanya terganggu saat pandemi. Hal ini membutuhkan strategi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah dalam sinergi kebijakan pengendalian penduduk, data terpadu berbasis sistem informasi, dan sinkronisasi target pensasaran program pusat-daerah, utamanya untuk target sasaran penduduk non-KTP DKI.

Menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan DKI Jakarta pada Maret 2023 secara year on year (yoy) membaik (4,44%) atau sebanyak 24,21 ribu jiwa penduduk miskin yang berhasil dientaskan. Perbaikan kinerja tersebut dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi produktif yang semakin menggeliat dan program penanggulangan kemiskinan yang kian efektif di DKI Jakarta. Akselerasi terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai target percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024.

"Data BPS menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan di Jakarta. Ini hal yang baik dan harus menjadi pemicu para OPD agar kita di Pemda DKI dapat menahan supaya garis kemiskinan bisa kita tahan, tidak terperosok, dan mereka kita bantu kehidupannya," tegas Pj. Gubernur Heru.

Editor: Frans

Graphis: Mey

Pewarta: Rike

Sumber: Berita Jakarta

Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda DKI Jakarta

Website: https://biroumum.jakarta.go.id

Instagram:@balaikota_jakarta

Aplikasi: Si-Jampang Balaikota

YouTube:@balaikota_jakarta

Tik Tok:@balaikota_jakarta

Twitter:@balaikota_jkt